SHARE

Ketua DPR RI, Puan Maharani

"Pemerintah daerah harus membahas secara perinci mengenai skema PTM yang akan digelar, termasuk langkah apa yang harus diambil apabila ditemukan kasus Covid-19 di sekolah," katanya. 

Politisi PDI Perjuangan ini memandang perlu ada pengawasan bersama terhadap pelaksanaan PTM dan daerah harus memprioritaskan membuka sekolah-sekolah yang telah melakukan uji coba PTM sebelum lonjakan angka kasus Covid-19  terjadi pada bulan Juni—Juli lalu.

Menurut dia, sekolah tatap muka terbatas membutuhkan pengawasan bersama dari guru, sekolah, dinas pendidikan, dan dari orang tua murid sendiri agar pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Ia mengingatkan agar pihak sekolah tidak memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila orang tua atau walinya tidak mengizinkan. "Sekolah diminta tetap menyiapkan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, mengingat sekolah tatap muka juga masih bersifat terbatas," katanya.

Dia meminta pemda sebaiknya melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara bertahap. Ia juga meminta tiap-tiap sekolah harus memastikan sudah siap, termasuk tenaga pendidik yang harus mampu mengajar secara langsung sekaligus daring.

"Sekolah harus memprioritaskan kepentingan kesehatan dan keselamatan siswa serta guru dan insan pendidikan lainnya," ujarnya.

Puan juga mendorong daerah cepat menyelesaikan vaksinasi COVID-19 bagi para siswa di atas 12 tahun, guru, serta staf sekolah sehingga sekolah tatap muka akan terlaksana dengan lebih aman.

Ia mengimbau daerah yang masih berada dalam PPKM Level 4 harus mengikuti aturan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh agar tidak membahayakan para siswa.

Halaman :
Tags
SHARE