Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto menyampaikan peran BNI dalam melanjutkan Prakerja ke jenjang yang lebih tinggi tergolong krusial, lantaran pihak perbankan merupakan penghubung yang mendorong semua penerima manfaat mendapat kesempatan belajar, mengembangkan karir lebih baik, serta menciptakan ruang usaha.
“Kami harap BNI dapat terus mendukung para penerima manfaat ini, tidak hanya untuk keluar dari kesulitannya tetapi juga ke level yang lebih baik dengan peluang karir serta peluang usaha lebih luas,” kata Airlangga.
Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang hadir mewakili perseroan dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang menugaskan BNI sebagai mitra strategis dalam membantu para pekerja melewati masa sulit di dua tahun terakhir.
Kendati demikian, menurutnya, BNI justru menemukan banyak potensi pengembangan dari sisi ritel sekaligus segmen produktif yang berkualitas dari para penerima manfaat program Kartu Prakerja.
Dari sisi ritel, BNI mendapat banyak nasabah millenial yang menemukan pekerjaan lebih baik sehingga menjadi target pasar dalam pengembangan bisnis dana kelolaan maupun penyaluran kredit konsumer, sedangkan dari sisi pembiayaan produktif perseroan menemukan banyak pelaku usaha potensial baru yang dapat menjadi sumber penyaluran kredit UMKM.
“Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah karena program yang dilaksanakan berjalan dengan sangat sukses. Memang ini adalah program untuk bantuan namun kami justru menemukan program ini sebagai pembuka jalan untuk mencetak banyak peluang bisnis baru Bersama para alumni Kartu Prakerja,” ungkap Royke.
Selain menyediakan layanan manajemen tunai kepada manajemen pelaksana program kartu prakerja, BNI turut memberikan berbagai solusi digital kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja, baik kepada penerima program, alumni program, mitra platform digital, dan mitra pembayaran/e-wallet.
"BNI pun terus berupaya memberikan berbagai inovasi dan kemudahan dalam rangka pengelolaan penyaluran insentif sehingga pelaksanaan Program Kartu Prakerja dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan dapat diaudit," katanya.
Halaman :
“Kami harap BNI dapat terus mendukung para penerima manfaat ini, tidak hanya untuk keluar dari kesulitannya tetapi juga ke level yang lebih baik dengan peluang karir serta peluang usaha lebih luas,” kata Airlangga.
Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang hadir mewakili perseroan dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang menugaskan BNI sebagai mitra strategis dalam membantu para pekerja melewati masa sulit di dua tahun terakhir.
Kendati demikian, menurutnya, BNI justru menemukan banyak potensi pengembangan dari sisi ritel sekaligus segmen produktif yang berkualitas dari para penerima manfaat program Kartu Prakerja.
Dari sisi ritel, BNI mendapat banyak nasabah millenial yang menemukan pekerjaan lebih baik sehingga menjadi target pasar dalam pengembangan bisnis dana kelolaan maupun penyaluran kredit konsumer, sedangkan dari sisi pembiayaan produktif perseroan menemukan banyak pelaku usaha potensial baru yang dapat menjadi sumber penyaluran kredit UMKM.
“Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah karena program yang dilaksanakan berjalan dengan sangat sukses. Memang ini adalah program untuk bantuan namun kami justru menemukan program ini sebagai pembuka jalan untuk mencetak banyak peluang bisnis baru Bersama para alumni Kartu Prakerja,” ungkap Royke.
Selain menyediakan layanan manajemen tunai kepada manajemen pelaksana program kartu prakerja, BNI turut memberikan berbagai solusi digital kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja, baik kepada penerima program, alumni program, mitra platform digital, dan mitra pembayaran/e-wallet.
"BNI pun terus berupaya memberikan berbagai inovasi dan kemudahan dalam rangka pengelolaan penyaluran insentif sehingga pelaksanaan Program Kartu Prakerja dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan dapat diaudit," katanya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
