CARAPANDANG - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyorot tajam, keluhan masyarakat terkait proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Banyak orang tua calon siswa mengeluhkan anak-anaknya tidak diterima di sekolah negeri favorit, padahal rumah mereka dekat dengan sekolah. 

Ketua DPP PDIP ini menilai, persoalan tahunan ini mencerminkan lemahnya tata kelola sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan itu disayangkannya, karena belum kunjung dibenahi secara menyeluruh. 

“Setiap tahun, masalahnya nyaris sama, antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, data domisili yang dipertanyakan. Hingga praktik pungutan liar yang kini bahkan diakui oleh kepala daerah,” kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (18/6/2025). 

Puan menegaskan, kekacauan dalam proses pendaftaran calon siswa baru ini bukan sekadar kegagalan administratif. Melainkan juga, bentuk nyata pengabaian terhadap hak dasar anak Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil dan bermartabat. 

“Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan musiman. Ini adalah krisis tata kelola yang dibiarkan rapuh selama bertahun-tahun,” ucap Puan. 

Kemudian, Puan juga merespons, laporan dugaan manipulasi data domisili yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Modus yang ditemukan termasuk perpindahan domisili mendadak dan pemalsuan Kartu Keluarga (KK) demi mengejar zona sekolah tertentu.