CARAPANDANG – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza mengkritik keras langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara transaksi rekening pasif atau rekening dormant milik masyarakat.

Menurutnya apa yang dilakukan oleh PPATK menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sehingga, perlu memperhatikan agar hak dan privasi pemeilik rekening tetap terlindungi. 

"Rencana ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, perlu mendapat perhatian serius agar hak dan privasi pemilik rekening tetap terlindungi,"katanya lewat keterangan resminya, Kamis, 31 Juli 2025.

Maka itu, dia meminta agar kebijakan tersebut harus digodok secara cermat dan tidak boleh sembrono.  Selanjutnya dia mengatakan bahwa pemblokiran terhadap rekening dormant tidak bisa dilakukan tanpa dasar yang jelas. Harus ada indikasi awal yang kuat dan analisa data yang valid sebelum tindakan diambil.

"Kita sepakat, jika langkah ini ditujukan untuk mencegah praktik kejahatan keuangan seperti pencucian uang (money laundering), maka rekening yang terindikasi itu yang seharusnya diblokir. Bukan semua rekening dormant secara umum, apalagi tanpa data yang sahih," tegasnya.