CARAPANDANG –  Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengkritik  langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah  memblokir atau menghentikan sementara transaksi rekening pasif atau rekening dormant milik masyarakat.

Menurutnya penguatan pengawasan sistem keuangan memang penting, namun tidak boleh dilakukan secara membabi buta hingga merugikan rakyat kecil.

"Kami mendukung upaya menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kejahatan seperti pencucian uang. Tapi, kebijakan ini jangan dijalankan membabi buta tanpa komunikasi yang memadai,"katanya lewat keterangan resminya, Kamis, 31 Juli 2025.

Kholid memahami rekening pasif berpotensi disalahgunakan dalam praktik kejahatan keuangan. Tapi jangan sampai rakyat malah babak belur atas kebijakan tersebut.

"Tapi jangan sampai rakyat yang menabung dengan susah payah malah dihukum. Jangan biarkan rakyat babak belur oleh kebijakan yang tidak berpihak,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa penegakan aturan tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara. Terlebih kelompok rentan seperti buruh, petani, pelaku UMKM, lansia, dan buruh migran.

"Jangan sampai niat memberantas satu kejahatan justru membuat jutaan rakyat merasa terhukum. Negara ini bukan hanya untuk elite dan regulator, tapi juga untuk seluruh rakyat,” ujarnya.