CARAPANDANG.COM - Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, mengatakan, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia baik darat dan laut memiliki persoalan tersendiri.
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah warga Kalimantan Utara lebih banyak menggunakan mata uang ringgit daripada rupiah. "Realita di perbatasan yang selama ini yang dihadapi Pemprov Kalimantan Utara di antaranya penggunaan mata uang ringgit Malaysia yang melebihi penggunaan mata uang rupiah," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/4).
Dia menjelaskan tidak hanya itu, realita yang terjadi disana adalah kanal televisi Malaysia lebih banyak dari kanal televisi asal Indonesia. Penyelundupan kayu ke Malaysia, TKI illegal, perampokan di laut lepas perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina serta pencurian ikan juga menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Lebih lanjut dia menyebutkan setidaknya ada lima tantangan daerah perbatasan di Kalimantan Utara. Pertama, soal kesenjangan wilayah meskipun potensi sumber daya yang cukup besar, namun masih terdapat ketimpangan yang terjadi. Di antaranya ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga. Kedua masalah demografis, adanya persebaran penduduk perbatasan yang tidak merata.
Ketiga ketahanan nasional yang disebabkan masih terbatasnya jumlah aparat yang ditempatkan di pos-pos di wilayah perbatasan yang belum memadai. Sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah. Selanjutnya juga terkait sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan tujuh negara.
Selain itu, masih terjadi banyak kegiatan liar, di antaranya pembabatan hutan, pencurian ikan, penambangan liar, perdagangan manusia, peredaran narkoba serta terjadinya pelanggaran hukum yakni pergeseran patok batas negara.
Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan, mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya soal pelayanan publik, juga masih terbatas ini disebabkan oleh minimnya sarana prasarana dan SDM pelayanan publik.
Terakhir, masalah terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatakan perekonomian masyarakat perbatasan dan aksesibilitas. “Kelima poin yang saya sebutkan ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Dengan segala keterbatasannya, strategi pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara tidak bisa dilakukan secara business as ussual. Sehingga harus dipikirkan langkah-langkah extraordinary untuk mengejar ketertinggalan,”ujarnya.
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah warga Kalimantan Utara lebih banyak menggunakan mata uang ringgit daripada rupiah. "Realita di perbatasan yang selama ini yang dihadapi Pemprov Kalimantan Utara di antaranya penggunaan mata uang ringgit Malaysia yang melebihi penggunaan mata uang rupiah," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/4).
Dia menjelaskan tidak hanya itu, realita yang terjadi disana adalah kanal televisi Malaysia lebih banyak dari kanal televisi asal Indonesia. Penyelundupan kayu ke Malaysia, TKI illegal, perampokan di laut lepas perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina serta pencurian ikan juga menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Lebih lanjut dia menyebutkan setidaknya ada lima tantangan daerah perbatasan di Kalimantan Utara. Pertama, soal kesenjangan wilayah meskipun potensi sumber daya yang cukup besar, namun masih terdapat ketimpangan yang terjadi. Di antaranya ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga. Kedua masalah demografis, adanya persebaran penduduk perbatasan yang tidak merata.
Ketiga ketahanan nasional yang disebabkan masih terbatasnya jumlah aparat yang ditempatkan di pos-pos di wilayah perbatasan yang belum memadai. Sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah. Selanjutnya juga terkait sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan tujuh negara.
Selain itu, masih terjadi banyak kegiatan liar, di antaranya pembabatan hutan, pencurian ikan, penambangan liar, perdagangan manusia, peredaran narkoba serta terjadinya pelanggaran hukum yakni pergeseran patok batas negara.
Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan, mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya soal pelayanan publik, juga masih terbatas ini disebabkan oleh minimnya sarana prasarana dan SDM pelayanan publik.
Terakhir, masalah terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatakan perekonomian masyarakat perbatasan dan aksesibilitas. “Kelima poin yang saya sebutkan ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Dengan segala keterbatasannya, strategi pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara tidak bisa dilakukan secara business as ussual. Sehingga harus dipikirkan langkah-langkah extraordinary untuk mengejar ketertinggalan,”ujarnya.
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
