SHARE

Istimewa

CARAPANDANG.COM - Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mengajak anak-anak muda agar semakin banyak yang menjadi wirausahawan digital atau digitalpreneur dalam rangka memajukan perekonomian bangsa Indonesia.

“Ayo anak-anak muda. Jadi Digitalpreneur karena ini adalah zaman digital,” ujar Ahmad Syaikhu dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Syaikhu, jumlah pengusaha di Indonesia masih sangat sedikit serta di ASEAN, masih lebih rendah dari negara lain.

Ia memaparkan, wirausahawan Indonesia baru sekitar 3,47 persen dari total penduduk, sedangkan Malaysia dan Thailand masing-masing sekitar 4,74 persen dan 4,26 persen, serta Singapura sebesar 8,76 persen.

Padahal, lanjut Syaikhu, banyak ahli menyimpulkan bahwa untuk menjadi sebuah negara maju, maka rasio wirausahawan berkisar 10-14 persen.

“Data ini harus membuat kita tergerak untuk menjadi pengusaha. Saat ini, peluang Indonesia untuk bergerak menjadi negara maju yang ditunjukkan dari jumlah entrepreneurnya sangat terbuka lebar,” ucap Syaikhu.

Peluang yang besar itu, ujar dia, antara lain karena Indonesia memiliki populasi yang sangat besar atau sekitar 270 juta jiwa, memiliki bonus demografi sejak 2012 dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif hingga 68,1 persen dengan klimaksnya pada 2028-2030.

Selain itu, teknologi internet yang semakin masif juga dinilai berpotensi besar melahirkan digitalpreneur atau wirausahawan digital.

Ia menegaskan perlu ada kebijakan atau regulasi pemerintah yang mendukung penuh hadir dan berkembangnya digitalpreneur.

Bank Indonesia (BI) menargetkan 60 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhubung dengan platform digital dalam tiga tahun melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Targetnya tahun ini 12 juta UMKM bisa tersambung dan tahun depan akan kami terus tingkatkan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (13/8).

Saat ini, ia mengatakan delapan juta UMKM berhasil tersambung dengan platform digital. Perry pun berkomitmen akan terus mengembangkan UMKM berkoordinasi dengan pemerintah dan institusi lain.

Di sisi lain, bank sentral turut mendukung elektronifikasi bantuan sosial (bansos), moda transportasi, hingga operasi keuangan pemerintah daerah (pemda) saat ini.

BI fast payment juga sedang dibangun untuk menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang belum mengadopsi teknologi digital 24 jam.


 

Tags
SHARE