Dia pun menegaskan pemerintah telah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah untuk melakukan dua langkah utama. 

Pertama, memastikan seluruh siswa yang terdampak keracunan mendapat penanganan medis secepat mungkin. Kedua, melakukan evaluasi dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” imbuhnya.

Prasetyo juga menanggapi adanya dugaan titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang disebut turut memicu keracunan.

“Nanti coba kami cek dengan BGN,” ujarnya singkat.

Merespons usulan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, agar program MBG diganti menjadi pemberian uang tunai langsung kepada orang tua siswa, Prasetyo menyebut pemerintah terbuka terhadap berbagai gagasan, tetapi tetap berpegang pada konsep yang saat ini dijalankan.

“Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ini ide yang satu lebih baik, tidak. Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan,”katanya.