Perlu disampaikan pula bahwa anggaran DAK tersebut sudah masuk dalam APBD tahun 2025 dan sudah disetujui dalam APBD. Namun karena adanya inpres efisiensi oleh Presiden, maka anggaran tersebut saat ini masih dibintangi dan ini salah satu upaya Bupati Pohuwato untuk membuka blokiran tersebut lewat Menteri PU RI.
Tak hanya itu, pada momentum yang tepat tersebut, Bupati Saipul mengusulkan anggaran Inpres Jalan Desa (IJD) yang bersumber dari APBN yang tahun lalu sudah ada anggaran tapi di refocusing sebesar Rp. 67 miliar untuk ruas jalan Molamahu-Hutamoputi dan ruas jalan Ayula-Iloheluma.
Disamping itu, orang nomor satu di Pohuwato itu menekankan tambahan usulan IJD untuk pembangunan jembatan Panca Karsa I-Sandalan yang rusak berat. “Saat ini (jembatan) masyarakat kami tidak bisa menggunakan jembatan itu dalam beraktifitas, mereka menggunakan perahu rakit untuk mengangkut hasil-hasil pertanian”,ungkapnya.
Ditambahkannya, sebelum jembatan gantung Panca Karsa I itu rusak berat, sudah ada DED dari Dinas PUPR tahun 2019 sebesar Rp. 26,5 Miliar lebih.
Semoga paparan dan usulan serta proposal dari Pemda Pohuwato mendapat jawaban dan tanggapan yang baik dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu, Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, didampingi Kadis PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST.MT, menyerahkan proposal kepada Menteri PU yang disaksikan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
